LBH Digitek Jabar perkuat Sinergi demi layanan Kesehatan yang lebih Inklusif di 2026

Beriringan.com, KOTA CIMAHI – Lembaga Bantuan Hukum Digital Teknologi (LBH Digitek) Jawa Barat menyelenggarakan diskusi refleksi akhir tahun sebagai ruang sinergi untuk mengapresiasi sekaligus mengoptimalkan penyelenggaraan kesehatan di Kota Cimahi menyongsong tahun 2026. 

LBH Digitek memandang capaian luar biasa Universal Health Coverage (UHC) di Cimahi yang telah menyentuh 98 persen sebagai fondasi kuat yang patut dibanggakan, namun tetap memerlukan pendampingan bersama agar manfaatnya semakin dirasakan secara nyata dan merata oleh setiap lapisan masyarakat.

Melalui forum dialog ini, LBH Digitek hadir sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Kota, DPRD, dan akademisi untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan di lapangan. 

Fokus utama kolaborasi ini adalah memastikan bahwa keberhasilan statistik selaras dengan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, sehingga visi Cimahi Sehat 2026 dapat terwujud melalui semangat kebersamaan, keterbukaan, dan gotong royong antar pemangku kepentingan.

Direktur LBH Digitek Jawa Barat, Sitti Hikmawatty, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 UUD 1945. Dalam diskusi yang mempertemukan berbagai lintas sektor ini, Sitti menyoroti pentingnya peran LBH dalam mengawal kemaslahatan publik, terutama ketika muncul dugaan mal-administrasi atau pengabaian hak pasien di fasilitas kesehatan.

“LBH memegang prinsip salus populi suprema lex esto kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi. Kami tidak hanya bicara soal angka. Jika masih ada satu saja warga yang kesulitan mengakses layanan atau mengalami diskriminasi karena status BPJS, maka itu adalah kegagalan sistemik yang harus dikritisi. 

Kami hadir sebagai jembatan yang mempertemukan pelaksana program, perencana dan pengawas program, hingga akademisi untuk memastikan negara benar-benar hadir,” tegas Sitti, merujuk pada kasus kematian pasien di salah satu rumah sakit di Cimahi yang sempat viral sebagai salah satu dasar advokasi lembaga.

Diskusi strategis ini menjadi sangat berbobot dengan kehadiran narasumber ahli dari berbagai latar belakang. Prof. Dr. Deni Kurniadi Sunjaya, dr., DESS ahli kebijakan kesehatan Publik memberikan kajian mendalam terkait system kesehatan, dan peran serta kewenangan masing-masing stake holder tersebut juga mengulas kasus-kasus yang trejadi. 

Dari sisi regulator dan pelaksana program hadir langsung Dr. Mulyati., S.Kep. Ners., M.Kes selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi,  yang menyampaikan kesungguhan dan kesiapan melaksanakan Program Kesehatan Cimahi, kehadirannya ini juga sekaligus bukti komitmen dan tanggung jawab pada lembaga yang dipimpinannya, mengingat saat itu injury time untuk tutup buku. 

Sementara Hj. Ike Hikmawati, S.S., M.Pd selaku ketua Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, yang membawahi mitra kerja bidang Kesehatan ini, banyak mengangkat kasus-kasus yang sering ditemukan pada saat reses dan temuan lainnya. Diskusi yang di moderator oleh Teodorik Gultom SH, berlangsung cukup menarik, para peserta yang hadir secara hybrid (on line dan offline) cukup antusias dan bersama-sama berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi anggaran dan pengawasan yang lebih tajam menuju tahun 2026. 

Para peserta ini mewakili banyak stake holder hadir secara offline perwakilan RS, seperti RS Mitra Kasih, RS Dustira, mewakili unsur akademik mahasiswa Unjani, SMK Kes Surya Global, mewakili unsur pemerintahan yakni perwakilan Kesbangpol, Hukum, DP3AP2K, dan Kelurahan. Mewakili unsur Ormas TP PKK, GOW, Pasundan Istri (PASI), Perwatusi, Gapenta Jabar, Paku Sunda, Kawargian Abah Alam, termasuk juga unsur Partai hadir baik secara offline maupun online.

Ketua Panitia sekaligus Wakil Direktur LBH Digitek, Imran, dalam paparannya menekankan pentingnya partisipasi publik dan kritik berbasis data. Ia mengingatkan bahwa program strategis nasional seperti penurunan stunting dan rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan hanya dibungkus sebagai capaian politik (komoditas), sementara persoalan dasar seperti sanitasi dan pemberdayaan masyarakat masih lemah.

“Beban fiskal daerah makin berat seiring pertumbuhan penduduk. Kita butuh inovasi kebijakan yang sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan. LBH Digitek bersama Yayasan Tunas Bangsa dan berbagai stakeholder lainnya siap menjadi mitra kritis sekaligus pengayom bagi masyarakat Cimahi yang membutuhkan pendampingan hukum terkait hak-hak dasar,” jelas Imran.

Sebagai bentuk nyata dari diskusi ini, seluruh narasumber dan pemangku kepentingan melakukan penandatanganan Pakta Integritas: Komitmen Cimahi Melayani 2026. Dokumen ini menjadi ikatan moral bagi Pemkot, DPRD, dan praktisi kesehatan untuk menjamin tidak ada lagi penolakan pasien dan memastikan transparansi program kesehatan di tahun mendatang. 

LBH Digitek Jawa Barat berharap forum ini menjadi pemantik bagi warga Cimahi untuk lebih berani bersuara dan memperjuangkan hak sehat mereka sebagai warga negara yang bermartabat, sekaligus juga menjadi pendorong solusi atas berbagai permasalahan kesehatan yang ada.

Berbagi :