Ngatiyana Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi Saat Melantik Pejabat Tinggi Pratama

Beriringan media, KOTA CIMAHI — Cimahi kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi. Ngatiyana secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Pejabat Tinggi Pratama, 13 pejabat fungsional, serta satu Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Jumat, 13/03/2026  di Gedung A Pemerintah Kota Cimahi.

Dua jabatan strategis yang diisi dalam pelantikan tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Inspektur Kota Cimahi. Pengisian posisi ini dinilai krusial dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan sistem pengawasan internal pemerintahan.

Wali Kota Ngatiyana menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan. Seleksi dilakukan melalui mekanisme open bidding yang dimulai sejak Desember 2025 dan baru dapat dituntaskan setelah seluruh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.

“Seluruh tahapan telah dilalui secara objektif dan normatif. Kami sepenuhnya mempercayakan proses seleksi kepada tim independen dari luar daerah,” tegas Ngatiyana.

Tim seleksi melibatkan unsur akademisi dan lembaga profesional, di antaranya perwakilan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Pasundan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Badan Kepegawaian Negara. Keterlibatan pihak eksternal tersebut dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan integritas proses seleksi.

Secara khusus, Ngatiyana memberikan penekanan tegas kepada Disdukcapil agar meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia meminta seluruh layanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan tanpa pungutan liar.

“Semua layanan Disdukcapil harus gratis dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, baik layanan administrasi kependudukan elektronik maupun layanan lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Inspektorat Kota Cimahi diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan kepemimpinan baru, Inspektorat dituntut memperkuat fungsi pengawasan internal serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

“Inspektur memiliki peran penting dalam menata tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan ke depan Cimahi menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas,” pungkas Ngatiyana.

Ini menjadi Momentum strategis bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk mempercepat reformasi birokrasi serta memastikan pelayanan publik yang semakin optimal dan berpihak kepada masyarakat.

Berbagi :