Gerakan Pemuda Energi Soroti Konflik Sosial di Balik Proyek Transisi Energi saat Rakernas METI

Beriringan.com | KOTA BANDUNG — Di sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Swiss-Belresort Heritage Dago, Bandung. Aksi tersebut menyoroti berbagai dugaan persoalan sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam sejumlah proyek energi terbarukan di Indonesia.

Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, dalam orasinya menegaskan bahwa narasi “transisi energi” dan “energi bersih” tidak boleh digunakan untuk menutupi dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Transisi energi tidak boleh berhenti di ruang konferensi. Ketika di lapangan rakyat justru berhadapan dengan konflik sosial, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang terjadi bukan transisi energi yang adil, melainkan pemindahan beban kepada rakyat,” ujar Ronal.

Dalam aksinya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyoroti tiga pihak yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi terbuka dan menyeluruh. Pertama, proyek-proyek energi yang berada di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin disebut diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, kerusakan infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama pada proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek yang diawasi Wiluyo Kusdwiharto juga disorot karena diduga berkaitan dengan konflik bersama nelayan keramba dan masyarakat adat. Selain itu, sejumlah proyek seperti PLTS Terapung, PLTS Ibu Kota Nusantara (IKN), serta PLTA dan PLTM di Sulawesi disebut memiliki potensi dampak ekologis dan sosial yang belum tertangani secara memadai.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak dilakukannya audit serta penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar. Proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu, disebut diduga terlibat sengketa lahan, praktik mafia tanah, dan mencerminkan lemahnya tata kelola proyek energi.

“Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Jika konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi akan runtuh,” tegas Ronal.

Gerakan Pemuda Energi menilai Rakernas METI seharusnya menjadi momentum penting untuk membuka ruang evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah. Mereka mengingatkan agar agenda transisi energi tidak berhenti pada klaim keberhasilan dan pencitraan, melainkan benar-benar menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. (Dendi)

Berbagi :