Pemkot Cimahi Dorong Smart City Lewat Penguatan Distribusi Informasi Publik

Beriringan media, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi terus mematangkan arah pembangunan digital yang inklusif dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar di Command Center Pemkot Cimahi, Rabu (11/2/2026).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan konsep smart city dan distribusi informasi publik yang terbuka, merata, serta bebas sekat antara pemerintah dan masyarakat.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menegaskan bahwa pembangunan Kota Cimahi ke depan tidak bisa dilepaskan dari prinsip keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor. 

Menurutnya, konsep besar "Cimahi Mantap" harus diwujudkan melalui komunikasi publik yang menyatu dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

"Cimahi Mantap itu harus tanpa sekat. Infrastruktur digital kita sudah sangat baik, bank data juga sudah kuat. Sekarang PR besarnya adalah bagaimana mendistribusikan informasi kepada masyarakat tanpa batas," tegas Adhitia usai kegiatan.

Ia menilai, Diskominfo Kota Cimahi telah berhasil membangun fondasi infrastruktur digital yang kokoh. Salah satu capaian signifikan adalah integrasi 144 aplikasi layanan pemerintahan ke dalam sistem single sign-on melalui aplikasi Lapakami dan Poladkami, yang mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.

Selain itu, lanjut Adhitia, keberadaan kanal komunikasi publik seperti layanan darurat 112 dan WA Mantap dinilai telah membuka ruang dialog langsung antara warga dan pemerintah.

"Ini pun sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai aduan dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Adhitia mengingatkan bahwa kekuatan teknologi dan infrastruktur digital tidak akan berdampak maksimal tanpa didukung sistem distribusi informasi yang efektif, masif, dan berkelanjutan. 

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program, kebijakan, dan kinerja pemerintah benar-benar tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota dan pemerintah kota harus sampai ke masyarakat, sambil kita memerangi musuh bersama di era digital, yaitu hoaks," ujarnya.

Menurut Adhitia, penyebaran hoaks menjadi tantangan serius di era digital yang hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pemangku kepentingan, media, serta elemen masyarakat. 

Distribusi informasi yang positif, berbasis data, dan faktual dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

Karena itu, ia menekankan agar perencanaan Diskominfo untuk tahun 2027 difokuskan pada penguatan sistem distribusi informasi publik yang menjangkau seluruh warga secara adil dan merata.

Lebih lanjut, Adhitia juga menyoroti karakteristik wilayah Kota Cimahi yang dinilai sangat ideal untuk pengembangan kota pintar. Dengan luas wilayah sekitar 42 kilometer persegi, terdiri dari tiga kecamatan dan 15 kelurahan, Cimahi disebut memiliki peluang besar untuk menjadi laboratorium smart city di tingkat nasional.

Ia pun mendorong optimalisasi peran Command Center sebagai pusat koordinasi lintas sektor, pusat komunikasi publik, sekaligus ruang pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh mengungkapkan bahwa Diskominfo telah menetapkan lima isu strategis untuk periode 2025–2029 sebagai pijakan arah kebijakan dan program kerja.

"Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi periode 2025–2029 mencakup lima fokus utama, yaitu optimalisasi implementasi SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas, akurasi, dan transparansi informasi publik, serta optimalisasi penyelenggaraan keamanan persandian untuk keamanan informasi,” ujar Ahmad.

Selain itu, lanjutnya, Diskominfo juga memfokuskan pada penguatan layanan statistik sektoral yang akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

"Serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif," tambahnya.

Kelima isu strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data dan teknologi.

Dalam laporan penyelenggara, Sekretaris Diskominfo Kota Cimahi, Cepi Rustiawan menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah Diskominfo Tahun 2026 menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

"Forum ini menjadi ruang sinkronisasi dan kolaborasi untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo secara partisipatif, sehingga diperoleh masukan, saran, dan pertimbangan dari seluruh stakeholder," ujarnya.

Ia menambahkan, forum ini juga membawa manfaat besar dalam membangun semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pembangunan sektor komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik di Kota Cimahi.

"Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2026 ini menjadi fondasi awal dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027," mata Cepi. 

Lebih lanjut, arah pembangunan tidak hanya difokuskan pada penguatan teknologi dan data, tetapi juga pada pengembangan ekosistem komunikasi publik yang partisipatif, transparan, dan kolaboratif.

"Melalui forum ini, Pemkot Cimahi menegaskan visinya untuk menjadikan Cimahi sebagai kota cerdas yang terbuka, terhubung, dan tumbuh bersama warganya di era digital," tandasnya.

Berbagi :