Wali Kota Cimahi Tekankan Integrasi Program dalam Musrenbang

Beriringan media CIMAHI,  — Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pentingnya integrasi dan sinkronisasi lintas program dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna mencegah tumpang tindih kegiatan serta pemborosan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana dalam Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimahi Tengah yang digelar dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Cimahi tahun mendatang.

Menurut Ngatiyana, Musrenbang merupakan tahapan strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar agenda rutin tahunan. Oleh karena itu, setiap usulan program harus disusun secara cermat, terukur, dan terintegrasi, baik antarperangkat daerah maupun dengan program berbasis kewilayahan.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Cimahi saat ini memiliki berbagai skema pembangunan, mulai dari program yang dirancang oleh pemerintah daerah hingga Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dialokasikan sampai tingkat rukun warga (RW). Tanpa perencanaan dan koordinasi yang baik, berbagai skema tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.

“Jangan sampai satu pekerjaan dilakukan oleh dua program sekaligus. Anggaran yang disiapkan harus efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ngatiyana saat ditemui usai kegiatan, Jumat (6/2/26).

Ngatiyana menilai efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan sejak tahap awal. Duplikasi kegiatan, menurutnya, tidak hanya mengurangi efisiensi anggaran, tetapi juga menurunkan daya ungkit pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Ngatiyana juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam FGD Musrenbang Kecamatan Cimahi Tengah. Kehadiran perwakilan masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan dinilainya mencerminkan kuatnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan yang masuk dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan fiskal dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, penentuan skala prioritas menjadi langkah penting agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat serta memberikan dampak yang terukur.

FGD Musrenbang Kecamatan Cimahi Tengah diharapkan mampu menghasilkan rumusan program prioritas yang sesuai dengan kondisi lapangan dan menjadi pijakan awal bagi perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang berkelanjutan.

Berbagi :