Cimahi Jadikan Infrastruktur Fondasi Tata Kelola dan Pertumbuhan Ekonomi
Beriringan media, KOTA ClMAHI - Adhitia Yudhistira menegaskan arah pembangunan Kota Cimahi tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan peningkatan kepercayaan publik.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2027.
Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudisthira menyampaikan bahwa capaian pembangunan infrastruktur pada 2025 telah dirasakan langsung manfaatnya, bukan hanya oleh warga Cimahi, tetapi juga masyarakat wilayah sekitar. " Hal itu menjadi bukti bahwa pembangunan yang tepat sasaran mampu memberikan dampak luas bagi produktivitas dan pertumbuhan kawasan", ucapnya Selesai Kegiatan Di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat, (20/02/2026).
Ia menekankan Pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan atau saluran. Di dalamnya ada efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang signifikan. " Infrastruktur yang baik menekan kerugian akibat kemacetan, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat distribusi barang dan jasa,” tegasnya.
Adhitia menjelaskan, setidaknya ada empat peran utama infrastruktur dalam pembangunan Kota Cimahi ke depan.
Pertama, sebagai penggerak ekonomi. Konektivitas yang baik akan meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat kepercayaan publik sebagai modal utama pembangunan.
Kedua, mendorong mobilitas sosial. Infrastruktur yang memadai mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi.
Ketiga, menjadi instrumen penataan ruang. Dengan keterbatasan lahan di Cimahi, perencanaan dan pembangunan harus mampu menjawab tantangan kepadatan serta menjaga keseimbangan spasial kota.
Keempat, memperkuat kohesi sosial dan rasa kebangsaan. Infrastruktur yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah serta memperkuat persatuan.
“Infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Tidak ada yang rugi ketika kita membangunnya dengan perencanaan matang dan berorientasi manfaat,” ujarnya.
Menurut Adithia, tahun 2026 menjadi fase awal (kick off) untuk mematangkan berbagai program prioritas yang akan dieksekusi optimal pada 2027. Salah satu fokus utama adalah penataan pedestrian agar lebih ramah dan inklusif.
Ia menekankan pentingnya trotoar yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, anak-anak dengan stroller, hingga penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Pemerintah tidak ingin lagi mendapati fasilitas publik yang tidak aksesibel.
“Ciri kota yang beradab adalah ketika ruang publiknya ramah bagi semua. Penataan pedestrian akan menjadi simbol komitmen kita terhadap kota yang inklusif,” katanya.
Forum Perangkat Daerah DPUPR ini, lanjutnya, harus menjadi ruang konsolidasi dan penguatan arah kebijakan agar program 2027 benar-benar matang dan berdampak nyata. Ia meminta seluruh perangkat daerah berpikir kritis, tidak sekadar menjalankan rutinitas anggaran, tetapi memastikan setiap program memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Adithia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur berbeda dengan bantuan sosial yang sifatnya jangka pendek. Infrastruktur adalah solusi strategis yang menopang pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan melalui penciptaan produktivitas dan peluang ekonomi.
Dengan demikian, sebagai langkah awal memantapkan arah pembangunan Kota Cimahi tahun 2027 menuju kota yang lebih terhubung, inklusif, dan berdaya saing.