Rumuskan Arah Pembangunan Kota Tahun 2027, Pemerintah Kota Cimahi Gelar Musrenbang
Beriringan media, KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Tahun 2026 pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Cimahi ini menjadi forum strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang kolektif untuk menampung aspirasi sekaligus merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Seluruh proses ini merupakan ruang kolektif kita untuk mendengarkan, menyerap, dan merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Adhitia.
Ia menegaskan, Musrenbang tingkat kota merupakan momentum penting untuk menyepakati berbagai persoalan pembangunan yang harus diselesaikan serta menentukan prioritas program yang akan dijalankan pada tahun 2027.
“Di forum inilah kita menyepakati masalah yang harus diselesaikan, menajamkan prioritas, dan memastikan setiap program memiliki manfaat serta dampak yang jelas. Kita ingin perencanaan yang bukan hanya ideal di atas kertas, tetapi kuat dalam implementasi dan terukur hasilnya,” tegasnya.
Adhitia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Ia mengingatkan bahwa setiap program harus terhubung dalam skema lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran maupun program.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Setiap program harus saling terhubung, saling menguatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang kita bangun adalah kolaborasi dan akuntabilitas untuk prioritas pembangunan kota,” katanya.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, serta meningkatnya tuntutan layanan publik dan transparansi, Adhitia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi serta meninggalkan ego sektoral. Ia juga menekankan tiga fokus utama dalam perencanaan pembangunan, yaitu penetapan prioritas yang jelas dan berorientasi pada hasil, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta penyusunan indikator kinerja program yang SMART dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam visi-misi serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus tetap berjalan meskipun menghadapi dinamika kondisi fiskal di masa mendatang.
“Apapun kondisi fiskal kita di tahun 2027, prioritas pembangunan yang sudah tercantum dalam visi-misi harus tetap berjalan. Mari kita teguhkan nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Adhitia menambahkan bahwa seluruh usulan prioritas yang disepakati dalam forum Musrenbang akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.
“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, saya menegaskan bahwa prioritas usulan hasil kesepakatan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam penyusunan RKPD tahun 2027,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, tahapan tersebut diawali dengan pelatihan fasilitator perencanaan pembangunan, rembug warga tingkat RW, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
Menurutnya, forum ini bertujuan untuk menyepakati usulan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat. Selain itu, Musrenbang juga menjadi sarana menjaring masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.
Dalam kegiatan tersebut juga dibacakan hasil penetapan usulan prioritas pembangunan oleh masing-masing ketua bidang, meliputi bidang sosial dan budaya, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, serta bidang fisik.
Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, DPRD Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapperida/Bappelitbangda kabupaten/kota sekitar, perangkat daerah, camat dan lurah, LPM, tokoh masyarakat, organisasi kebudayaan, forum wartawan, organisasi keagamaan, LSM/ormas, organisasi ketenagakerjaan, organisasi pendidikan, serta delegasi kecamatan se-Kota Cimahi.
Adapun output dari kegiatan ini berupa berita acara, bahan masukan prioritas pembangunan daerah, serta usulan prioritas program dan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.