DPKP Kota Cimahi Respons Elegan Aspirasi Mahasiswa, SMHI Soroti Pentingnya Transparansi dan Dialog Terbuka
Beriringan.com || KOTA ClMAHI – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) Kota Cimahi menunjukkan sikap terbuka dalam merespons aspirasi mahasiswa terkait dugaan adanya pungutan 10 persen di lingkungan dinas tersebut. Respons yang disampaikan secara terbuka dinilai menjadi langkah positif dalam menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, setiap aspirasi harus dijadikan ruang evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan agar semakin profesional dan akuntabel.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Semua masukan tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan tata kelola yang lebih baik,” ujar Ami.
Ia memastikan seluruh proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPKP Kota Cimahi berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, pihaknya memilih membuka ruang komunikasi dan klarifikasi agar setiap informasi yang berkembang dapat disampaikan secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Ini bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Ami juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog yang sehat dan menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berjalan baik dan tepat sasaran.
Sikap terbuka DPKP tersebut mendapat apresiasi dari Ketua SMHI, Zulkifli. Ia menilai langkah DPKP yang tidak defensif dan memilih merespons aspirasi secara terbuka menunjukkan kematangan dalam membangun komunikasi publik.
“Kami mengapresiasi sikap Kepala DPKP Kota Cimahi yang merespons aspirasi mahasiswa secara terbuka dan positif. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga transparansi serta membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” kata Zulkifli.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap bersih dan akuntabel. Namun ia menekankan bahwa pengawasan publik harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa harus menjadi ruang perbaikan bersama, bukan untuk menciptakan kegaduhan ataupun saling menjatuhkan,” ujarnya.
Zulkifli juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan setiap proses klarifikasi kepada mekanisme yang berlaku.
Ia berharap keterbukaan komunikasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat terus dijaga sehingga tercipta iklim pemerintahan yang sehat, transparan, dan dipercaya publik demi mendukung pembangunan Kota Cimahi yang lebih baik. (Dendi)
