Agenda “Evaluasi” di Bali Dipertanyakan di Tengah Krisis BBM
Beriringan.com || DENPASAR — Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah SPBU, agenda bertajuk “evaluasi kinerja” yang digelar PT Pertamina Patra Niaga di Bali justru memicu sorotan. Hasil investigasi lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah dengan praktik di internal perusahaan.
Pantauan pada Sabtu, 11 April 2026, menemukan sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipesan penuh sejak pagi hingga sore. Kegiatan berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pejabat internal serta mitra kerja. Agenda tersebut diduga menjadi bagian dari rangkaian acara yang dikemas sebagai evaluasi kinerja agen.
Sehari sebelumnya, Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan diketahui telah tiba di Bali. Mereka mengikuti jamuan di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara. Kehadiran para peserta ini memperkuat indikasi bahwa kegiatan telah dirancang sebagai agenda terpusat dengan fasilitas yang disiapkan secara menyeluruh.
Dokumen internal yang diperoleh dari sumber whistleblower mengungkap undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan.” Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan di Bali merupakan agenda resmi yang diduga difasilitasi oleh perusahaan. Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa substansi kegiatan tidak sepenuhnya berfokus pada evaluasi, melainkan didominasi aktivitas non-formal seperti olahraga padel dan jamuan eksklusif.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih, yang menunjukkan keterlibatan level manajerial dalam agenda tersebut. Fakta ini memperkuat bahwa kegiatan bukan sekadar inisiatif informal, melainkan bagian dari aktivitas yang terstruktur.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di berbagai daerah, di mana masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan dan antrean BBM yang mengular. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya telah menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di lingkungan BUMN, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial.
Selain itu, skema pembiayaan kegiatan yang mencakup fasilitas dan kebutuhan peserta turut menjadi sorotan. Investigasi menemukan indikasi bahwa agenda berlangsung dalam format eksklusif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran perusahaan di tengah kondisi distribusi energi yang belum sepenuhnya stabil.
Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi tekanan publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada tata kelola anggaran, tetapi juga pada sensitivitas perusahaan terhadap situasi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak.
Temuan ini membuka ruang evaluasi lebih luas, terutama terkait konsistensi antara kebijakan efisiensi di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional tetap terjaga. (Dendi)
