Pemkot Cimahi Pastikan Audit Komprehensif, Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Transparan
KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi menyatakan komitmen penuh untuk membuka seluruh penggunaan anggaran daerah tahun 2025 melalui audit menyeluruh. Namun di tengah pernyataan tegas tersebut, publik kini menaruh perhatian besar: sejauh mana komitmen itu benar-benar diwujudkan, bukan sekadar retorika administratif.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan tanpa pengecualian akan diperiksa melalui mekanisme berlapis oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Seluruh kegiatan tahun anggaran 2025 akan diperiksa, baik oleh APIP maupun BPK,” tegasnya saat ditemui di Cimahi, Senin (6/4/2026).
Audit ini, menurutnya, tidak bersifat parsial. Seluruh program yang dibiayai APBD akan ditelusuri dari hulu ke hilir mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
“Kalau ada kekurangan, akan terlihat dalam hasil pemeriksaan. Semua dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Sejumlah proyek strategis masuk dalam radar pengawasan, di antaranya pembangunan rumah dinas kepala daerah, pembangunan Unit Pengelolaan Darah (UPD) di RSUD Cibabat, penataan Bundaran Jati, serta berbagai proyek di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, perhatian publik tak lepas dari proyek pembangunan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota yang sejak awal memicu perdebatan. Menanggapi hal itu, Adhitia menekankan bahwa proyek tersebut dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan teknis.
“Lahan sebelumnya adalah sawah dengan kondisi tanah dalam. Tahun 2025 difokuskan pada pemadatan tanah sebagai fondasi utama,” jelasnya.
Pembangunan fisik, lanjutnya, baru akan dilanjutkan pada 2026 setelah tahap dasar dinilai aman. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai langkah strategis untuk efisiensi jangka panjang.
“Ke depan tidak ada lagi beban sewa. Selain itu, rumah dinas menjadi aset daerah yang tercatat dalam neraca keuangan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa rumah dinas tidak semata menjadi fasilitas pejabat, tetapi memiliki dimensi sosial.
“Rumah dinas juga rumah rakyat. Akses masyarakat terhadap kepala daerah bisa lebih terbuka,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, meski sebagian program bersumber dari bantuan pemerintah pusat, Adhitia menegaskan bahwa seluruh kegiatan tetap berada dalam satu sistem pengawasan yang sama.
Meski demikian, pernyataan komitmen audit total ini justru membuka ruang pertanyaan baru. Transparansi bukan hanya soal proses audit, tetapi juga keberanian membuka hasilnya ke publik secara utuh.
Tanpa keterbukaan hasil pemeriksaan, audit berisiko menjadi sekadar formalitas tahunan yang minim dampak. Publik kini menanti apakah temuan-temuan yang muncul benar-benar akan ditindaklanjuti atau justru berakhir sebagai laporan administratif semata.
Terkait rencana pembangunan lanjutan pada 2026, Adhitia menyatakan optimisme bahwa perencanaan akan berjalan sesuai jadwal dan didukung kapasitas fiskal yang memadai.
“Perencanaan insyaallah dilaksanakan tahun ini. Mudah-mudahan anggaran mencukupi agar program berjalan optimal,” pungkasnya. (Dendi)
